Jakarta – Militer Post | Dodi Hendra, SH, pengusaha dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Solok (Periode 2019-2024) dari Partai Gerindra, mengaku telah dizolimi oleh Yayasan MCW (Mitra Cendekia Waskita), terkait pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sebanyak 16 dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di Sumatera Barat (Sumbar).
Ia merasa telah berjuang sendiri tanpa dukungan pemerintah, menggunakan dana pribadi, dan dijanjikan kompensasi yang tidak pernah terealisasi. Setelah dapur berjalan, terjadi pengambilalihan oleh MCW tanpa pengakuan atas kontribusinya, serta muncul masalah komitmen pembayaran dari pihak lain.
Katanya, terdapat 16 dapur yang dikelola, namun hanya sebagian yang memenuhi komitmen finansial. DH, sapaan akrab Dodi Hendra, merasa dizolimi dan tidak diakui, lalu mempertimbangkan akan membawa beberapa dapur MBG yang sudah ia bantu bangun, untuk pindah yayasan baru. Lalu, membawa pula masalah itu ke pihak berwenang demi menjaga nama baik dan kejelasan legalitas.
“Pertama saya bertemu dengan pak Arif dan pak Arif berjanji dimasukkan (memasukkan saya) ke group WA Dapur Mandiri MCW dan saya jalankan di Sumbar, untuk mengembangkan MCW dan mendirikan dapur-dapur mandiri di Sumatera Barat. Dengan penjelasan dan korelasi hukum serta semuanya lah,” ungkap DH, menceritakan awal kisahnya berhubungan dengan MCW, Sabtu (18/4/2026), kepada Militer Post di Jakarta.
DH menjelaskan, bahwa pada awalnya dapur MBG belum ada di Sumbar, masih offline dan orang-orang masih takut (membangun dapur MBG). Maka, iapun memutuskan berjuang sendiri membangun kepercayaan masyarakat, agar mau membangun dapur MBG di Sumbar. Pendanaan awal pun berasal dari dana pribadi DH, tanpa jaminan pemerintah. Hal itu tentu dengan harapan akan ada kompensasi dikemudian hari.
“Dapur MBG belum ada, masif offline. Orang-orang masih takut. Sehingga saya berjuang sendiri di Sumbar, bagaimana orang percaya ada MBG. Karena MBG ini kan tanpa dimodali oleh pemerintah, kita pihak swasta dulu yang memodali tanpa ada jaminan apapun. Tentu yang dibutuhkan disini adalah perjuangan dan kepercayaan,” ujar DH.
“Saya bawalah ke Sumbar, saya bangun pelan-pelan. Tentu, pakai dana pribadi kita masing-masing termasuk orang-orang dibawah saya, dengan dalih nanti sekian persen akan diberikan uang. Tapi, ditengah jalan tidak ada, terpaksalah kita pengusaha menyiapkan dapur ini, anggaran Rp. 2-3 Miliar (untuk 1 dapur). Setelah dapur ini berjalan, saya kecewa terhadap MCW, tentu saya sudah ada hitungan dengan Pak Arif, dengan orang-orang dibawah saya,” imbuhnya.
Kata DH, setelah dapur berjalan, kompensasi yang dijanjikan tidak terealisasi sehingga DH kecewa terhadap MCW. Kata dia lagi, tindakan itu murni bisnis dan ada hitungan serta perjanjian dengan seseorang bernama Arief.
Pengambilalihan dan Terseretnya BIN
DH pun kesal, ia mengatakan MCW dianggap tamak karena mengambil alih pengelolaan dapur setelah semuanya berjalan baik. Terdapat 16 dapur yang dikelola, namun hanya sebagian pengusaha yang memenuhi komitmen pembayaran.
DH mengatakan, MCW langsung mengambil alih tanpa menghargai kontribusi pengusaha lokal. Sudah dua hingga tiga bulan sejak pengambilalihan itu (sekitar Januari 2026) dan DH merasa tidak diakui atas kerja kerasnya selama ini.
Lebih lanjut ditegaskan oleh DH, bahwa pihaknya berencana menghadap Deputi 8 BIN (Badan Intelijen Negara) di Jakarta, untuk klarifikasi status MCW dan dapur-dapur di Sumbar.
“Ndak mungkin dong, ini pure bisnis, saya bukan orang BGN (Badan Gizi Nasional) dan saya bukan orang BIN kan. Yang mengatakan MCW dibawah binaan BIN kan Asep Surya. Asep Surya ini adalah (mengaku) Anggota Satgas Dapur Mandiri, dia ini datang meninjau dapur-dapur ke Sumbar (yang dibangun oleh DH). Dia yang mengatakan di depan umum, ada rekaman videonya. Dari sanalah saya percaya, bahwa memang MCW ini binaan dari BIN, itu dihadirkan BINDA (BIN Daerah) oleh Pak Surya, sehingga saya percaya,” beber DH.
“Kalau begini caranya memang binaan BIN (MCW), saya pertanyakan, kenapa saya dizolimi,” sesal DH.
“Mas Arief dikeluarkan dari grup MCW, menambah ketidakjelasan dan kekecewaan,” ujar DH.
Semakin kesalnya, DH menegaskan; jika tidak ada penyelesaian dari MCW, ia akan membawa masalah tersebut ke Mabes Polri. Menurutnya, tindakan itu diambil demi menjaga nama baik dan memastikan hak-haknya diakui secara hukum.
Sebelum berita ini dimuat, Militer Post sudah mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak Yayasan MCW via chat WhatsApp. Pihak MCW sempat memberikan tanggapan (balasan chat), tetapi dihapus kembali, tanpa adanya klarifikasi lebih lanjut hingga saat ini. (Delta Team)
