Jakarta – Militer Post | Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho, S.IK, M.Si, yang saat ini menjabat Kalabproftekpol Waket Bid. PPTIK STIK Lemdiklat Polri, menyikapi soal green ekonomi, untuk mendukung swasemda pangan, sehingga mengakibatkan petani dipaksa agar menjadi kaya.
“Sinergi pentahelix atau kaloborasi lintas sektor dari hulu ke hilir, menjadi kunci mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia,” ungkap Yuliar Kus Nugroho, kepada media, baru-baru ini.
Ia mengatakan, bahwa sebuah konsep yang brilian dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmen dalam pemerintahannya, untuk mendorong kemandirian bangsa, salah – satunya dengan swasembada pangan. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah harus melibatkan stake holder, termasuk unsur unsur TNI dan Polri.
“Polri sendiri secara resmi sudah membentuk Gugus Tugas Ketahanan Pangan, yang akan menjalankan sejumlah program,” bebernya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa keterlibatan secara bersama-sama, yakni Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai leading sektor yang didukung Kementrian Desa (Kemendes), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Kementrian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN), Kemetrian ATR/ BPN, Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU), BRIN, TNI, Polri, Pengusaha, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa dan para petani itu sendiri akan menjadi sebuah optimisme untuk mewujudkan swasembada pangan.
“Kebersamaan pemahaman dan cara tindak menciptakan upaya-upaya, yang terintegrasi, seperti ketersediaan lahan yang cukup, irigasi, pupuk hingga peningkatan akses informasi, keilmuan dan teknologi pertanian bagi petani serta sinergitas tersebut harus bisa menjawab konsep; Green Ekonomi atau Ekonomi Hijau,” papar Yuliar Kus Nugroho.
Sementara itu Ia juga mengungkapkan, program tersebut dapat terlaksana dengan beberapa langkah; pertama, harus ramah lingkungan. Yakni, pertanian saat ini masih memakai konsep ‘revolusi hijau’ dengan penggunaan masif pupuk kimia yang menyumbang 10% gas rumah kaca yang tinggi. Jumlah pupuk kimia (macro) harus dikurangi 50% dan ditambahkan 50% pupuk tambahan organik (micro).
Kedua, peningkatan ekonomi, dengan melalui jalur over produksi yang akan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP). Ketiga, kesetaraan sosial; bahwa hal itu ada relevansinya dengan ekonomi. Ketika penghasilan petani naik perhektar sampai 120%, tingkat sosialnya akan naik.
“Menurut data BPS Nasional, satu hektar lahan persawahan petani, hanya akan menghasilkan 5,4 Ton/ hektar padi. Namun, dalam percontohan yang saya praktekkan langsung sejak tahun 2015 – 2024 selama 9 tahun, rata-rata dapat menghasilkan 12 ton/ hektar. Percontohan ini saya laksanakan di-hampir sebagian wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, Tangerang dan Sumatera Barat (Sumbar),” ungkapnya -> BERSAMBUNG. (***)
