Aceh – Militer Post | Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI), melalui press release resminya kepada Militer Post membeberkan, yakni TNI dalam rangka upaya memperkuat tata kelola penyelenggara negara yang profesional, bersih, dan akuntabel, dilakukanlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang digelar di Aula Malahayati Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Jumat (22/11/2025) kemarin.
Puspen TNI menyebutkan; kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan zona integritas di lingkungan TNI berjalan konsisten dan terukur.
Dalam sambutan Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI, Letjen TNI Candra Wijaya, yang dibacakan oleh Paban VIII/RB dan Binsisfo Srenum TNI, Kolonel Laut (S) Dede Suhendrawan, ST, M.Han, M.Tr.Opsla, CHRMP mengatakan, bahwa Reformasi Birokrasi merupakan proses fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.
“Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik,” ungkap Kolonel Laut (S) Dede Suhendrawan, menyampaikan sambutan Asrenum Panglima TNI.
Lebih lanjut, Asrenum Panglima TNI menekankan; pembangunan zona integritas menjadi langkah nyata dalam membentuk institusi yang bersih dan bebas korupsi.
“Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi menjadi bagian yang sangat penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan zona integritas berjalan efektif, efesien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan,” tegasnya.
Disebutkan, sebanyak 70 prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, Lanal Sabang, dan Lanud Iskandar Muda mengikuti kegiatan ini. Para peserta mendapatkan tiga materi utama yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yakni Strategi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang disampaikan Kolonel Laut (S) Dede Suhendrawan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Kolonel Arm Wahyudi Dwi Santoso dan materi tentang Manajemen Risiko yang dibawakan oleh Kolonel Inf Dodit Susanto.
“Melalui kegiatan ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi hasil. Reformasi Birokrasi bukan sekadar program administratif, tetapi langkah strategis dalam memperkuat institusi pertahanan negara agar semakin adaptif menghadapi tantangan zaman,” pungkas Kolonel Laut (S) Dede Suhendrawan. (Ahmad Rohanda/ Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi)
